Jumat, 10 Agustus 2012

BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Pajak itu sendiri adalah pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah.

Subyek Pajak
Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek Pajak sebagaimana tersebur diatas yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadiWajib Pajak menurut Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis Hak Atas tanah yang dikenakan BPHTB
Jenis Hak atas tanah yang dikenakan BPHTB adalah jenis hak yang diatur dalam UUPA (UU No. 5 tahun 1960) dan UU Rumah Susun (UU No. 16 tahun 1985). Jenis hakyang diatur dalam UUPA (UU No. 5 tahun 1960) adalah meliputi :
1.      hak milik
2.      hak guna usaha
3.      hak guna bangunan
4.      hak pakai
5.      hak milik atas satuan rumah susun dan
6.      hak pengelolaan.

Tarif Pajak
Untuk kesederhanaan dan kemudahan penghitungan pajak ditetapkan tarif tunggal sebesar 5%(lima persen).

Dasar Pengenaan BPHTB
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dibagi menjadi 3 dasar yaitu :
1.      Harga Transaksi, yaitu : jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang.
2.      Nilai Pasar, yaitu : tukar menukar, hibah, pemberian hak baru, hibah wasiat, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dll.
3.      NJOP PBB, apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB. Sementara itu NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
Nilai perolehan Obyek Pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional dalam hal ini ditetapkan oleh Kakanwil dengan pertimbangan Pemda dan perekonomian daerah, yaitu :
1.      Paling banyak Rp. 300.000.000 untuk waris atau hibah bagi orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan.
2.      Paling banyak Rp. 60.000.000 selain perolehan hak dari waris dan hibah wasiat.


Ketentuan ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh Peraturan Pemerintah apabila tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perekonomian negara.

Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) harga jual tanah/NJOP dikurangi NPOTKP dikalikan 5% (lima persen). Secara matematis adalah :
( harga/NJOP- NPOPTKP ) X 5%

Untuk menentukan harga atau NJOP yang dipakai adalah dengan melihat nominal yang paling tinggi antara harga jual dan NJOP

Contoh :

Tanah dan Bangunan dijual seharga Rp.100.000.000,00.sementara NJOP untuk tanah dan bangunan yang berlaku pada saat itu secara keseluruhan adalah Rp.90.000.000,00. maka besarnya BPHTB :
( harga/NJOP- NPOPTKP ) X 5% =
 ( Rp.100.000.000,00- Rp.60.000.000,00 ) X 5% = Rp.2.000.000,00

Tanah dan Bangunan seharga Rp.100.000.000,00.sementara NJOP untuk tanah dan bangunan yang berlaku pada saat itu secara keseluruhan adalah Rp.110.000.000,00. maka besarnya BPHTB :
( harga/NJOP- NPOPTKP ) X 5% =
 ( Rp.110.000.000,00- Rp.60.000.000,00 ) X 5% = Rp.2.500.000,00

Dasar hukum:


Title: BPHTB; Written by MUH ZAMUJI; Rating: 5 dari 5

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar